BERITA

Hampir 100 persen seluruh masyarakat Buton Selatan (Busel) sudah memegang kartu jaminan kesehatan BPJS. Itu karena Pemkab Busel membayarkan iuran tiap tahunya cukup besar. Tahun 2020 mendatang sekitar Rp 21 miliar.

Informasi ini seperti yang diungkapkan Dirut RSUD Busel dr Frederik Tangke Allo saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Kata dia untuk menjawab tantangan itu RSUD Busel terus berbenah menuju RSUD yang paripurna.

Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Busel kini tengah dalam proses penilaian akreditasi dari tim penilai Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Kedepan yang menjadi target akan dibangun gedung dan fasilitas rumah sakit yang lebih representatif dan paripurna. Dana pembangunan RSUD itu sudah dalam proses melalui pinjaman daerah.

Ia menjelaskan pembayaran APBD jaminan kesehatan itu uang itu nanti yang akan dibayarkan BPJS ke rumah sakit dan puskesmas sebagai kliem. Nah kemana kembalinya? Kembali kembali kedaerah. Perputaranya disitu, Makanya target RSUD memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Ia menjelaskan, karena itu pelayanan kesehatan itu disiapakan rumah sakit di Busel. Agar tidak kemana-mana uang yang sudah diberikan untuk membiayai jaminan kesehatan warganya. Kalaupun nanti harus kemana-mana mungkin karena rujukan karena keterbatasan SDM dan alat kesehatan. Inilah nantinya yang akan dirujuk. Apakah dirujuk ke Kota Baubau atau diluar daerah lainya. Tergantung kasusnya.

Akreditasi ini berlangsung selama tiga hari. Nanti setelah itu akan keluar setifikat apakah lulus atau tidak. Ia oprimis RSUD Busel bisa masuk kategori penilaian bintang dua atau madya. “Kita tidak muluk-muluk. Sampai bintang dua saja kita sudah bersukur,” katanya.

Target tahun 2020 dengan terbangunnya rumah sakit yang lebih paripurna lagi. Namun saat ini pihaknya optimis dengan fasilitas, SDM dan alat keshatan yang ada bisa mencapai akreditasi bitang dua.

“Ini kita baru mulai. Kita standarisasi pelayanan,” katanya.

Indikator pelayanan ada 15 pokja dibagi atas, pokja medis, manajemen dan pokja keparawatan. Dari tiga yang dinilai tiap pokja juga masih ada empat sampai lima pokja lagi.

Mulai dari kinerja dokter, perawat, bidan itu ada eelemen-eleemn penilaian. Nalainya harus 80 persen baru bisa lolos ini akreditasi perdana,” katanya.

Dari elemen itu sudah terpenuhi jumlah dokter spesial ada lima. Pertime ada empat dokter, fultime ada satu orang. Cuman perlu diusahakan dan ditambah lagi sehingga dokternya fulltime.

Dari lima itu ada dokter Spesialis Penyakit Dalam, dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi – Kebidanan & Kandungan, Dokter Spesialis anak, dokter Spesialis Bedah, dokter Spesialis Anastesiologi, dokter spesialis penata anastesis

“Di RSUD Busel sudah bisa operasi bedah sudah ada dokternya,” katanya.

dr Frederik menambahkan, hampir seluruh daerah sumber PAD yang paling besar itu bersumber dari RSUD. Karena itu memang investasi rumah sakit itu higcost bukan hanya miliaran tapi ratusan miliar. Tapi selain memberikan pelyanan keshatan masyarkat yang berkualitas. Kaerna sumber daya manusia terpenuhi, alat kesehatan bagus, rumah sakit representatif. Disamping itu ada nilai ekonomi yang didapat yakni PAD. (aga)

Sumber : https://publiksatu.com/2020-pemkab-busel-tanggung-bpjs-warga-rp-21-miliar-170951

Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan

Laompo, Batauga, Kabupaten Buton
Sulawesi Tenggara 93752

  Lokasi Kantor Bupati Kabupaten Buton Selatan
Lokasi Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Buton Selatan terletak disisi selatan Pulau Buton, klik link berikut untuk melihat posisi di Google Maps

  Lokasi Kabupaten Buton Selatan