BERITA

Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Sampolawa merespon positif beroperasinya tambang aspal di Desa Sandang Pangan serta pengapalan aspal mentah itu di Pelabuhan Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa. Mereka memilih berbeda pandangan dengan sejumlah kelompok kontra tambang.

Hal ini terungkap pascapro kontra polemik tambang aspal yang mulai beroperasi. Sebelumnya massa kelompok kontra sejumlah pemuda, mahasiswa, dan petani budidaya rumput laut menggelar aksi unjuk rasa melakukan protes atas pertambangan itu. Jumat (13/12) giliran sejumlah pekerja tambang yang berasal dari Desa Sandang Pangan, Gunung Sejuk, Lipumangau, Todombulu, Lapola, dan Jayabakti menggelar pertemuan dengan pemerintah kecamatan mencari solusi atas polemik itu.

Salah seorang tokoh masyarakat Sampolawa La Ode Hanafi SH mengaku ia hadir bukan sebagai orang tambang. Dia sebagai masyarakat umum. Ia tertarik ingin hadir atas polemik sehingga ada solusi terbaik. Tambang aspal jalan, aktivitas masyarakat umum tidak terganggu, kelompok nelayan rumput laut tidak terganggu dan ada asas manfaat berjalan tertib aman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia mengaku, beberapa bulan terakhir menyaksikan operasional tambang. Ia berharap ada nilai tambah dari tambang kepada masyarakat. Karenanya ia meminta pihak perusahaan agar memenuhi segala kewajibannya kepada pemerintah dan masyarkat sesuai ketentuan.

Hanafi meyakini, Pemkab itu berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya tambang. Pemkab tak lagi kesulitan membuka lapangan pekerjaan kepada warganya. “Senang rasanya saya kalau ada perusahaan yang buka lapangan pekerjaan. Pemkab tidak susah lagi membuka pekerjaan kepada masyarakat, saya kira ini salah satu poin keuntunganya,” katanya.

Ia menyarankan jika ada hal pihak perusahaan yang belum lengkap dokumen administrasi sesuai ketentuan tolong dibenahi. Karena sudah ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan aspal ini.

Mantan lurah Jayabakti ini meminta perusahaan diaktifkan kembali karena masyarakat yang suudah bekerja perlu mendapatkan penghasilan yang pasti.

“Mohon pak camat pak lurah sampaikan Bupati bahwa masyarakat masih menginginkan tambang, kalau masih ada dokumen administrasi perusahaan yang belum lengkap tolong dilengkapi. Jangan tambang dihentikan karena masyarakat sudah menggantungkan hidup disitu. Penghasilan mereka sudah pasti tiap bulan. Semua Sama-sama hidup petani agar-agar hidup, masyarakat lain yang mencari pekerjaan juga tetap hidup, ” ujar mantan lurah Jayabakti ini dalam forum pertemuan itu.

Ia menambahkan, jika ada yang pro dan kontra itu hal biasa. Yang terpenting adalah ada solusi yang dilahirkan Pemkab Busel dalam hal ini Bupati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Mantan lurah Jayabakti ini memastikan jika dikomunikasikan dan disosialisasikan dengan baik maka akan melahirkan solusi terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.

Hal senada juga dikatakan, tokoh masyarakat Sampolawa La Pulo SH. Ia juga menyarankan agar mencari solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak perusahaan melengkapi seluruh dokumen dan menggugurkan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. “Ini hanya miskomunikasi yang tidak terbangun bagus. Makanya saya meminta agar ada sosiasliasi sebelum ada aktivitas tambang sehingga tidak ada yang dirugikan,” harapnya.

Tokoh masyarakat Sampolawa lainya La Ode Zakir SH mengaku selaku pribumi masyarakat Sampolawa dengan adanya tambang dirinya secara pribadi merasa senang. Alasanya saat ini pemuda yang masih menganggur dapat direkrut mencari pekerjaan ditambang.

“Sehingga bisa mengurangi penggangguran yang ada di Sampolawa. Tadinya pemuda-pemuda yang mengganggur bisa bekerja,” katanya.

Ia berharap agar kedepan perusahaan ini membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan memperioritaskan warga yang dikena dampak pertambangan tersebut.

Ia menyarankan jika sudah beroperasi betul perusahaan agar masyarakat dampak dapat diberdayakan bekerja sebagai karyawan tambang tersebut. Jika ada permasalahan penabrakan rakit agar-agar. Ia berharap Pemkab dan pihak perusahaan melakukan sosiasisasi kepada masayrakat utamanya petani budidaya rumput laut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kalau rakit yang ditabrak itu saya kira sudah ada ganti rugi pihak perusahaan. Kalau saya liat yang kontra ini hanya komunikasi yang belum sejalan,” katanya.

Ia juga menyarankan kepada perusahaan saat ini masih mengekspor bahan baku. Agar kedepan membangun smelhekter pabrik barang jadi atau setengah jadi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi.

“Perusahaan itu kita berharap disediakan pabrik. Kalau dibangun pabrik maka akan merekrut karyawan banyak. Kami minta agar karwayan yang direkrut nanti dari utamanya masyarakat Sampolawa,” harap mantan Camat Sampolawa ini.

Seperti mobil truk masih ada yang belum lunas cicilan. Dengan adanya perusahaan ini bisa menutupi biaya cicilan yang tadinya dikerjakan dua bulan kini bisa dipenuhi dalam waktu satu bulan saja. Bahkan bisa menutupi dua bulan cicilan dengan bekerja di tambang itu

Tidak mungkin semua kepentingan masyarakat dapat dipenuhi pihak perusahaan dalam waktu yang bersamaan pasti bertahap. Karena itu ia berharap ada asas manfaat yang didapat masyarakat dengan adanya tambang tersebut. Ada asas manfaat baik pemerintah yang berdampak maupun masyarakat.

Ia berharap perusahaan membuka jalan baru alternatif menuju pelabuhan pemuatan aspal. Ada komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat dan Pemkab. “Kita berharap yang direkrut nanti adalah masyarakat yang kena dampak. Bukan diambil karyawan dari pihak luar,” katanya. (aga)

Sumber : https://publiksatu.com/tokoh-masyarakat-harap-tambang-aspal-beroperasi-perusahaan-diminta-tuntaskan-kewajiban-170291

Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan

Laompo, Batauga, Kabupaten Buton
Sulawesi Tenggara 93752

  Lokasi Kantor Bupati Kabupaten Buton Selatan
Lokasi Kabupaten Buton Selatan

Kabupaten Buton Selatan terletak disisi selatan Pulau Buton, klik link berikut untuk melihat posisi di Google Maps

  Lokasi Kabupaten Buton Selatan